Blitar Kota - Rabu, (09/09/2020) Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu yang rencananya akan digelar serentak di Indonesia pada 9 Desember mendatang, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai persiapan. Di antaranya dengan mengadakan Rapat Koordinasi Penanganan dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Pilkada Serentak 2020, di Ruang Integrated System Centre (ISC), Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar. Rakor ini dilaksanakan melalui video conference di seluruh wilayah yang melaksanakan Pilkada.

Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM ini juga memaparkan beberapa daerah yang mengalami rawan Covid-19, diantaranya provinsi Jambi, Bengkulu, Sulawesi, dan Kalimantan Utara. Choirul Umam, Ketua KPU Kota Blitar usai rakor mengatakan, meski Kota Blitar masuk dalam kategori sedang dalam urusan Covid-19, pihaknya tetap meminta tim pengamanan pilkada untuk mengawal ketat pentahapan pilwali 2020. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari ketimpangan sekaligus transparan kepada masyarakat.

“Rakor ya ini membahas tentang pengamanan covid-19, tim pengamanan kita minta mengawal ya meski di Kota Blitar ini sedang ya dalam hal kecurangan ataupun covid-19,” kata Umam.

Sementara Leonard M. Sinambela, Kapolres Blitar Kota mengatakan, pihaknya siap untuk menjalin koordinasi bersama tim pengamanan lain untuk mengawal pentahapan Pilwali 2020. Leonard juga telah menyiapkan anggota untuk melakukan pengawalan setiap tahapan setiap pelaksanaan Pilkada nanti.

“Kami siap untuk mengawal tahapan Pilkada, ya kita terus menjalin kerjasama dan meningkatkan pengamanan ya, apa lagi waktu terus berjalan. Nanti pas udah mulai kampanye ya itu juga harus diawasi ketat, meski kampanyenya nanti mungkin berbeda karena covid-19,” tegas Leonard.

Peserta yang mengikuti rakor melalui zoom meeting antar lain, Bawaslu, BNPB, Mendagri, Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung RI. (Fix)

Post format
standard